PKB Bantah Pertemuan Muhaimin-Prabowo Bahas Transaksi Kursi

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Capres terpilih Prabowo Subianto (kanan).(MI/Usman Iskandar)

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (8/8/2024) kemarin. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan agenda pertemuan itu hanya membahas terkait kolaborasi antara PKB dan Gerindra ke depan.

Dia membantah pertemuan tersebut membahas mengenai transaksi atau jatah kursi setelah resmi PKB menyatakan diri akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Ia juga membantah apakah PKB mendapatkan jatah kursi menteri dari hasil pertemuan tersebut.

“Enggak. Gini, pertemuan itu bukan soal transaksi kursi. Pertemuan itu menyepakati terkait PKB punya kewajiban dan komitmen untuk menyukseskan Pak Prabowo. Termasuk soal jatah kabinet, itu hak prerogatif presiden,” ujarnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (9/8).

Baca juga : Uji Coba Program Makan Bergizi Sudah Berlangsung 7 Bulan, Bagaimana Hasilnya?

Diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu secara tertutup di rumah dinas Menteri Pertahanan di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Pertemuan itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin tampak didampingi oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. PKB juga ramai dibicarakan akan masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di Pilkada Jakarta.

Jika itu terjadi, peluang Anies Baswedan maju di pilkada akan semakin tipis. Ketika Anies tidak lolos pendaftaran, Jakarta berpotensi terjadi calon tunggal melawan kotak kosong.

Baca juga : Prabowo Beri Arahan 40 Nakes yang Diberangkatkan ke Gaza

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan gagasan tentang calon tunggal menguat jelang tahapan pencalonan dalam Pilkada akhir Agustus ini. Situasi ini merupakan siasat antara kekuasaan, parpol dan calon tertentu untuk menang dalam Pilkada. Hal ini pun dinilai sebagai proses politik yang mengabaikan suara dan aspirasi publik.

"Artinya, ada kekhawatiran bahwa orang-orang yang yang diplot oleh kekuasaan dan parpol untuk menjadi kepala daerah tak disukai rakyat sehingga tak terpilih," ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/8).

Siasat tersebut untuk mendorong orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan emosional dan keluarga untuk menjadi calon tanpa lawan. Karena itu langkah yang diambil cenderung jalan pintas dengan menghalangi calon yang memiliki elektabilitas tinggi.

Baca juga : Soal Pilgub Jakarta, Zulhas Sebut PAN Ikut Keputusan Prabowo Subianto

"Jadi calon tunggal ini adalah mainan para penguasa untuk memperkuat dinasti politik"

Fenomena calon tunggal atau melawan kotak kosong adalah kecelakaan sejarah. Sebab dibolehkannya calon tunggal dalam Pilkada membuka ruang bagi partai politik dan elite politik untuk mengatur siasat agar calon kepala daerah bisa mereka tentukan, bukan lagi ditentukan oleh rakyat melalui Pilkada.