PKB Gelar Muktamar 24-25 Agustus di Bali, Undang Jokowi dan Prabowo

Jakarta -

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengelar muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga presiden terpilih Prabowo Subianto diundang dalam gelaran muktamar PKB yang ke-6 itu.

"Muktamar setelah beberapa kali rapat SC (steering committee) diputuskan akan dilaksanakan tanggal 24-25 Agustus 2024 di Bali. Persiapan semua sudah selesai, juga sudah disampaikan kepada seluruh pengurus DPW-DPC tentang pelaksanaan Muktamar 24-25 Agustus ini," kata Ketua SC Mukmatar PKB, Faisol Reza, dalam konferensi pers di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Faisol menyebut Muktamar PKB adalah forum tertinggi partai dalam mengambil keputusan. Direncanakan ada sekitar 2.300 peserta yang hadir dalam acara tersebut.

"Sekitar 2.300 peserta yang akan hadir di Bali, disiapkan seluruhnya oleh panitia, akomodasi sudah dipersiapkan, termasuk juga transportasi," ujar Faisol.

"Pelaksanaan muktamar ini cukup padat karena bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran pilkada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Oleh karena itu, rapat-rapat yang kami laksanakan semuanya menghitung waktu pelaksanaan pendaftaran pilkada. Dan juga bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota," kata dia.

Faisol menyebut ketua umum partai politik diundang dalam gelaran muktamar. PKB juga mengundang Presiden Jokowi dan Prabowo sebagai presiden terpilih ke muktamar.

"Ketua umum-ketua umum partai pasti kita undang. Kemudian Presiden Pak Jokowi juga kita undang, Pak Prabowo juga kita undang baik sebagai Ketua Umum Gerindra maupun sebagai presiden terpilih. Juga para kiai yang selama ini menjadi basis kultural PKB di seluruh Indonesia juga akan hadir di Bali nanti," kata dia.

Adapun agenda muktamar berisi laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan DPP PKB selama lima tahun. Muktamar juga menentukan garis perjuangan PKB pada lima tahun yang akan datang, termasuk terkait dengan kepemimpinan PKB.

"Soal laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan DPP selama lima tahun ini. Dan kemudian yang kedua tentu kita akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan dengan misalnya program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan," imbuhnya.

(dwr/rfs)